 |
| Prof. Dr. KPA. Henry Indraguna SH, MH memahami keresahan yang dirasakan putra mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat melalui unggahan instagramnya |
WARTAJOGLO, Jakarta - Unggahan Instagram Story KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram, atau yang lebih dikenal sebagai Gusti Purbaya, selaku Putra Mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat, baru-baru ini menjadi sorotan publik.
Unggahan yang berisi kalimat "Percuma Republik kalau cuma untuk membohongi" dan "Nyesel gabung republik" memicu berbagai reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik tajam.
Dalam klarifikasinya, Gusti Purbaya menyebut bahwa ungkapan tersebut sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam memberantas korupsi, pasca-terungkapnya kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga.
"Unggahan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan seruan agar pemerintah lebih serius dalam menangani masalah korupsi dan memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada rakyat," ujar Gusti Purbaya melalui Wakil Pengageng Sasana Wilapa KP Dany Nur Adiningrat pada Senin 3 Maret 2025.
Keprihatinan Gusti Purbaya tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan, salah satunya dari Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar. Prof. Dr. KPA. Henry Indraguna SH, MH.
"Kami mendengar suara Putra Mahkota dan memahami alasannya. Berbagai kasus korupsi termasuk di Pertamina dan PT Timah serta PHK massal PT Sritex, jelas sangat mengecewakan rakyat," ujar Henry pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Henry juga menyinggung soal janji pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang disampaikan pemerintah RI sejak 1946, yang hingga kini belum terwujud.
"Yang paling nyata dirasakan Keraton Kasunanan Surakarta adalah janji Daerah Istimewa Surakarta yang dijanjikan sejak 1946 tak diwujudkan. Bahkan upaya mewujudkan saja tidak terlihat. Republik meninggalkan Keraton dan warga Solo tanpa hak istimewa yang diharapkan," ungkap Profesor dari Unissula Semarang ini.
Pria yang juga tercatat sebagai Sentana Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat ini pun menegaskan bahwa, kritik yang disampaikan Gusti Purbaya adalah panggilan nyata agar Republik kembali berpihak pada rakyat.
Menurutnya, pemerintah dan para pemimpin negara, termasuk raja, memiliki tanggung jawab untuk melayani rakyat sebagai pemilik sah negara.
"Bahwa pemerintah dan raja sekali pun mereka terpilih sebagai pengelola negara. Dan raja yang secara turun temurun menjadi pengageng budaya dan wilayah, sejatinya tetap harus memberikan pelayanan kepada rakyat sebagai titah dan sumpahnya," terangnya.
Ditegaskan Henry, bahwa unggahan Gusti Purbaya ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
Kasus korupsi yang terus bermunculan, janji-janji yang tak kunjung terwujud, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat kecil, adalah masalah serius yang perlu segera ditangani.
"Kritik yang disampaikan oleh Putra Mahkota Keraton Surakarta ini sejatinya adalah suara rakyat yang menginginkan perubahan dan keadilan," jelasnya.
Dukung Unggahan Medsos Putra Mahkota Keraton Surakarta, Prof Henry Indraguna: Wujud Upaya Menagih Janji Pemerintah https://t.co/6OAPjcwP9U
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) March 9, 2025
Pemerintah diharapkan dapat merespons dengan bijak dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi negara.
Sebab menurut Henry, rakyat adalah pemilik republik ini, dan kepentingan mereka harus menjadi prioritas utama."
"Rakyat yang dirugikan harus didengar, tapi persatuan tetap kita junjung. Ini saatnya bertindak nyata para pengelola negara untuk membuktikan bahwa rakyat dan kepentingan bangsa dan negara menjadi prioritas utama," pungkas Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini. //Sik