 |
| Ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso (tiga dari kanan) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (jas hitam) yang sedang berjabat tangan dengan Dirut Perum Bulog dalam Munas Perpadi yang digelar di Solo |
WARTAJOGLO, Solo - Ribuan anggota Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) dari berbagai wilayah di Indonesia menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung di Diamond Convention Hall, pada Selasa 14 januari 2025.
Munas kali ini mengangkat tema "Sinergi Perpadi dengan Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional".
Agenda utama Munas mencakup pemilihan ketua baru serta penguatan strategi organisasi untuk menghadapi tantangan sektor perberasan.
Salah satu sesi penting adalah diskusi bersama petinggi Bulog terkait kebijakan pemerintah, termasuk penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah petani yang dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kilogram, dari sebelumnya Rp 6.000.
Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyoroti dampak kenaikan HPP terhadap operasional penggilingan padi.
"Kenaikan harga ini tentu memengaruhi operasional kita, terutama terkait modal yang harus ditambah. Namun, keputusan pemerintah ini harus kita sikapi dengan strategi yang lebih baik," ujar Sutarto.
Ia mendorong anggota Perpadi untuk mengelola biaya secara efisien dan fokus pada kualitas gabah.
“Rendemennya akan lebih baik jika kita memilih gabah berkualitas tinggi. Dengan begitu, cadangan pemerintah dapat terpenuhi dengan hasil optimal,” tambahnya.
Sutarto juga menekankan pentingnya peran penggilingan padi dalam rantai distribusi pangan nasional.
"Ada tiga elemen penting dalam swasembada beras: petani, penggilingan padi, dan distributor hingga ke konsumen. Perpadi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ini," jelasnya.
Isu revitalisasi penggilingan padi menjadi sorotan utama dalam Munas ini. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
"Penggilingan padi adalah tulang punggung dalam penyediaan cadangan beras pemerintah. Dengan revitalisasi, kita bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi,” tutur Sutarto.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, turut hadir memberikan dukungan.
Dalam sambutannya, ia menyebut Perpadi sebagai ujung tombak pengelolaan sektor perberasan nasional.
"Perpadi adalah contoh nyata dari swadaya yang mampu menumbuhkan organisasi, meningkatkan sektor perberasan, dan mendukung swasembada pangan,” ujar Rachmat.
Rachmat mengajak seluruh anggota Perpadi untuk terus berinovasi dan bekerja sama.
"Dengan kolaborasi, inovasi, dan semangat juang yang luar biasa, mari kita jadikan beras Indonesia simbol pangan berkualitas, ramah lingkungan, dan kebanggaan nasional," imbuhnya.
Gelar Munas di Solo, Perpadi Diharapkan jadi Tulang Punggung Perberasan Menuju Swasembada Pangan https://t.co/4OHKkLDemh
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) January 14, 2025
Munas Perpadi 2025 diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perberasan.
Dengan fokus pada revitalisasi, efisiensi operasional, dan inovasi, Perpadi optimis dapat menghadapi tantangan dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. //Bang