WARTAJOGLO, Batam - Demi menjaga kedaulatan RI serta mengimbangi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Malaysia di Pulau Karang Tengah, Pemerintah RI berencana membangun mercusuar di Pulau Karang Singa.
Pembangunan dalam struktur yang permanen ini perlu dilakukan, karena sejauh ini baru ada semacam pelampung "buoy" saja.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di sela-sela kunjungannya ke Pulau Karang Singa yang masuk wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
 |
| Ilustrasi mercusuar |
Pulau Karang Singa sendiri berhadapan langsung dengan Pulau Karang Tengah yang masuk wilayah Malaysia.
"Poin pentingnya adalah jangan jomplang. Di Malaysia mereka sudah membangun struktur permanen, sementara wilayah kita itu hanya ada 'buoy' saja. Belum permanen," kata Menteri Tito usai meninjau lokasi Pulau Karang Singa dan Karang Selatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis 13 Januari 2022.
Ia mengatakan di Karang Tengah atau Middle Rock Malaysia, telah terbangun struktur permanen, bahkan terdapat helipad.
Oleh karena itu menurut Tito perlunya menjaga kedaulatan dengan membuat struktur bangunan mercusuar permanen.
"Ini menyangkut wilayah teritorial, banyak sekali implikasinya," lanjut Tito.
Dijelaskan bahwa Pulau Karang Singa terletak di Selat Malaka, salah satu yang jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. "Choke point" yang sangat penting, maka harus dijaga dan diberi tanda bahwa itu merupakan wilayah NKRI.
Untuk tahap awal, Kemenhan akan membangun mercusuar dengan bendera merah putih. Kemudian dilanjutkan dengan platform yang lebih permanen oleh Kemenhub.
"Kita ingin menjaga kedaulatan kita, jangan sampai seperti Sipadan Ligitan. Tidak boleh ada satu jengkal pun wilayah kita yang berkurang," tegas Tito.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertahanan Herindra menyatakan pihaknya akan melakukan pembangunan di Pulau Karang Singa segera.
"Mungkin bulan-bulan ini, nanti kira-kira Februari setelah cuaca agak bagus kita akan segera membangun mercusuar di tempat itu memastikan bahwa wilayah itu tidak akan hilang dari NKRI," ujarnya.
Menurut dia, wilayah itu memiliki potensi sengketa, karenanya harus dijaga agar tidak hilang.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan pihaknya konsisten menjaga kedaulatan negara. Apalagi di Kepri terdapat sejumlah pulau terdepan NKRI. //Ant