Hal pertama yang disampaikan Dr. Sunny adalah pentingnya Gibran untuk mengambil kebijakan yang mampu menjaring banyak kader dalam menyukseskan program kerjanya selama lima tahun ke depan.
“Selain itu, Gibran sebaiknya membangun sinergitas yang baik dengan berbagai pihak. Sebab pada prinsipnya, suatu program apapun akan dapat berjalan dengan baik apabila kolaborasi berjalan dengan sempurna (collaborative governance),” ujar Dr. Sunny, Kamis (7/1).
Masukan tersebut tentu sangat rasional mengingat besarnya tanggung jawab dan pekerjaan rumah yang harus ditangani Gibran bersama Teguh Prakosa. Selain itu, masih banyak pula pihak yang meragukan kepemimpinan Gibran dalam memimpin Kota Surakarta.
Dr. Sunny juga mengingatkan Gibran agar memiliki komitmen dalam menghindari “titipan-titipan” dari partai pendukungnya di sejumlah posisi penting. Walau ini bukanlah hal yang mudah, namun Dr. Sunny meminta komitmen tersebut harus tetap dipegang oleh Gibran.
Ia justru meminta kepada Gibran agar memaksimalkan potensi dan pengalamannya di bidang bisnis untuk membangun dan mengembangkan sektor perekonomian di Kota Surakarta. Alasannya, Kota Surakarta memiliki sumber daya manusia dan kekayaan budaya yang potensial.
“Selain itu, jika melihat pada keahlian Gibran dalam bidang bisnis yang didukung dengan sumber daya yang ada di Surakarta, tentu saja ini dapat menjadi peluang tersendiri bagi Kota Surakarta untuk dapat lebih maju, asalkan dengan komposisi orang-orang yang duduk di pemerintahan tepat,” tambah Dr. Sunny.
Hal lain yang menjadi sorotan Dr. Sunny adalah keseimbangan politik dalam pemerintahan Gibran-Teguh kedepannya. Sebab, dalam pencalonan Gibran-Teguh sebagai calon walikota dan calon wakil walikota, banyak partai politik yang menyatakan dukungannya kepada mereka.
Dr. Sunny melihat hal ini dapat memunculkan beberapa risiko politik, seperti pemerintahan yang cenderung bersifat kompromistis dan pemerintahan akan menjadi sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan partai politik.
“Sirkulasi politik yang sangat dinamis tentu saja hal-hal tersebut mungkin terjadi. Jika koalisi gemuk (oversized coalition) dilegitimasi sebagai syarat lahirnya stabilitas pemerintahan, kenyataannya tidaklah dapat sepenuhnya. Kondisi ini tentu diperparah dengan kondisi partai yang bersifat rente dan transaksional. Oleh sebab itu, inilah kemudian yang menjadi PR pertama untuk kepala daerah terpilih,” terang Dr. Sunny.
Pada tataran teori, lanjut Dr. Sunny, oposisi- oposisi memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Mengutip penjelasan Dahl, Dr. Sunny mengatakan oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi salah satu pondasi, selain partisipasi, dari yang disebutnya sebagai polyarchy (poliarki) atau bentuk pemerintahan yang bernuansa demokrasi.
Dr. Sunny menyebut ada sejumlah peran oposisi yang bermanfaat bagi pemerintahan Gibran-Teguh, seperti sebagai penyeimbang kekuasaan, menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan, dan sebagai stimulus persaingan yang sehat di antara elite politik dan pemerintahan.
“Oleh karena itu, jelas bahwa penguatan oposisi terkait dengan upaya menegakkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan menghindari terjadinya oligarki. Tanpa oposisi, politik akan pincang dan tidak ada keseimbangan, dan pengawasan,” pungkasnya.//Humas UNS